RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERUBAHAN TAHUN

2018 – 2023

DIINAS PETERNAKAN PROVIINSII NUSA TENGGARA TIIMUR KUPANG 2020

    Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 1.192  pulau  dengan empat pulau utama yakni Flores, Sumba, Timor dan Alor (sering disingkat “Flobamora”), dari pulau-pulau tersebut, 43 pulau yang dihuni sedangkan

    1.149 pulau lainnya tidak dihuni manusia, serta 432 pulau sudah bernama dan 760 pulau lainnya belum bernama. Wilayah Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan, dengan luas daratan + 47.931,54 Km2 dan luas perairan laut +151.417 Km2, yang membentang sepanjang 160 Km dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana) di Laut Timor dan sepanjang 400 km dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste di Selat Ombai. Secara geografis, wilayah ini terletak di antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur. Wilayah di bagian Tenggara Indonesia dan dalam kepentingan lalulintas laut internasional dilewati oleh jalur ALKI 3a dan 3b yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste.

    Pembangunan ekonomi daerah NTT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2020berpenduduk berjumlah 5.325.566 jiwa (Hasil SP2020). Sektor Pertanian, yang mencakup subsektor Peternakan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di NTT, yakni mencapai54,73% (meskipun cenderung menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 61,61%), sebagian besar tenaga kerja tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan. Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NTT atas dasar harga berlaku tahun 2018  mencapai  Rp.  9.176,6(Miliar Rupiah) atau 9,26% terhadap total PDRB NTT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar8,16 % (NTT Dalam Angka 2020).

    Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi  peternakan  secara  optimal  untuk kepentingan kesejahteraan  masyarakat  melalui  upaya  peningkatan  pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan perode 2018 –

    2023 secara akumulasi integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi / pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan (f) Pendapan Asli Daerah.

    Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni : 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi persatuan usaha, persatuan luas serta persatuan waktu, belum mencapai  tingkat  yang  optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek  ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan.

    Salah satu arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015- 2019, yakni peningkatan produksi daging dengan fokus komoditas strategis adalah daging sapi/kerbau, merupakan pengakuan bahwa  daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, dimana ketersediaan daging sangat mempengaruhi kualitas kesehatan  dan  intelejensia masyarakat serta protein hewani sebagai bahan pangan utama tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas  yang  baik  serta berkesinambungan.

    Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah :

  1. peningkatan produktivitas ternak sapi lokal;
  2. pengembanganpakan ternak; 3) penyediaan bibit sapi/kerbau;
  3. kesehatan hewan;
  4. kesehatan hewan;
  5. kesmavet,  pasca  panen dan pemasaran;
  6. regulasi pemerintah.

  Untuk Provinsi NTT, pembangunan bidang peternakan sebagaimana dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 adalah mendukung misi 1 mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Untuk mencapai misi tersebut maka penyelengaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi NTT yang tugas pokoknya yaitu: 1) melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Peternakan, dan 2) melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah di bidang Peternakan.

    Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Peternakan Provinsi NTT wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Tahun 2018-2023) yang berisikan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja,rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi manajemen operasional seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan lainnya  dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan daerah NTT  periode tahun 2018 hingga 2023.

    Dalam perjalananya,dilakukan review terhadap  capaian  kinerja RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan perubahan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 dan adanya penyelarasan RPJMD 2018-2023 terhadap RPJMN 2020-2024, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan merujuk pada Permendagri nomor 90 tahun 2019, dan berbagai kebijakan nasional lainnya sehingga disusunlah Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

  Dalam penyusunannya, Renstra perubahan ini telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang memuat visi misi Gubernur periode 2018-2023. Selain itu juga telah memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta disinergiskan dengan renstra kabupaten/kota di Provinsi Nusa  Tenggara Timur periode waktu yang relevan.

    Dalam implementasinya, Renstra perubahan ini memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah;
    10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;
    16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
    17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
    18. 18. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang
      Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    19. 19. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang
    20. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117);
    21. Peraturan Gubernur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT;
    22. Peraturan Gubernur NTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran XI dan Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi

Maksud dan Tujuan

    Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 adalah :

  1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pemangku kepentingan terkait;
  2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program kegiatan;
  3. Landasan operasional bagi mewujudkan Tujuan dan SasaranDinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 yaitu peningkatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatanpresentase jumlah ternak yang sehat dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

    Selanjutnya, tujuan Penyusunan Rencana Strategis  (Renstra)  Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 adalah :

  1. Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tujuan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan skala prioritas sesuai kondisi wilayah;
  3. Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja organisasi pada akhir periode rencana kinerja.

P E N U T U P

    Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yang berisikan arahan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran  aparatur  pemerintah  di  lingkungan  Dinas  Peternakan  Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pelaksanaan  pembangunan  peternakan  daerah  NTT  periode  tahun 2018 hingga tahun 2023. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra Perubahan ini dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat tahunan, sebagai dasar bagi penganggarannya dalam RKA – PD.

    Keberhasilan pelaksanaan  Renstra  Perubahan  Dinas   Peternakan  Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ini sangat  bergantung  pada  kerja  keras,  kerja cerdas dan kerja tuntas serta konsistensi  dan  komitmen  pimpinan  PD  dan seluruh aparatur pelaksana hingga  tingkat  lapangan.  Selain  itu  bergantung juga pada  fasiliatasi  dan  dukungan  dari  pimpinan  daerah, lembaga legislatif, lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,  lembaga/organisasi  mitra,   asosiasi   kelompok   usaha bidang peternakan maupun  masyarakat  peternak.  Berhubung  banyaknya stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan  Rencana  Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama kemitraan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pencapaian misi / tujuan pembangunan peternakan daerah NTT.

    Perencanaan yang ada harus diikuti oleh pelaksanaan  dan  evaluasi  yang baik pula agar dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan rencana di masa depan. Sebaik apa pun rencana yang telah dibuat, apabila tidak didukung oleh kebersamaan dan partisipasi aktif semua pihak terkait,maka akan sia-sia dan tidak dapat memberi nilai tambah yang  berarti.  Oleh  karena itu, bagi semua stakeholders pembangunan peternakan diharapkan dapat memberi kontribusi sesuai kemampuan, kedudukan dan kewenangan masing-masing, dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERUBAHAN TAHUN

2018 – 2023

DIINAS PETERNAKAN PROVIINSII NUSA TENGGARA TIIMUR KUPANG 2020

    Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 1.192  pulau  dengan empat pulau utama yakni Flores, Sumba, Timor dan Alor (sering disingkat “Flobamora”), dari pulau-pulau tersebut, 43 pulau yang dihuni sedangkan

    1.149 pulau lainnya tidak dihuni manusia, serta 432 pulau sudah bernama dan 760 pulau lainnya belum bernama. Wilayah Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan, dengan luas daratan + 47.931,54 Km2 dan luas perairan laut +151.417 Km2, yang membentang sepanjang 160 Km dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana) di Laut Timor dan sepanjang 400 km dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste di Selat Ombai. Secara geografis, wilayah ini terletak di antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur. Wilayah di bagian Tenggara Indonesia dan dalam kepentingan lalulintas laut internasional dilewati oleh jalur ALKI 3a dan 3b yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste.

    Pembangunan ekonomi daerah NTT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2020berpenduduk berjumlah 5.325.566 jiwa (Hasil SP2020). Sektor Pertanian, yang mencakup subsektor Peternakan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di NTT, yakni mencapai54,73% (meskipun cenderung menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 61,61%), sebagian besar tenaga kerja tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan. Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NTT atas dasar harga berlaku tahun 2018  mencapai  Rp.  9.176,6(Miliar Rupiah) atau 9,26% terhadap total PDRB NTT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar8,16 % (NTT Dalam Angka 2020).

    Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi  peternakan  secara  optimal  untuk kepentingan kesejahteraan  masyarakat  melalui  upaya  peningkatan  pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan perode 2018 –

    2023 secara akumulasi integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi / pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan (f) Pendapan Asli Daerah.

    Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni : 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi persatuan usaha, persatuan luas serta persatuan waktu, belum mencapai  tingkat  yang  optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek  ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan.

    Salah satu arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015- 2019, yakni peningkatan produksi daging dengan fokus komoditas strategis adalah daging sapi/kerbau, merupakan pengakuan bahwa  daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, dimana ketersediaan daging sangat mempengaruhi kualitas kesehatan  dan  intelejensia masyarakat serta protein hewani sebagai bahan pangan utama tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas  yang  baik  serta berkesinambungan.

    Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah :

  1. peningkatan produktivitas ternak sapi lokal;
  2. pengembanganpakan ternak; 3) penyediaan bibit sapi/kerbau;
  3. kesehatan hewan;
  4. kesehatan hewan;
  5. kesmavet,  pasca  panen dan pemasaran;
  6. regulasi pemerintah.

  Untuk Provinsi NTT, pembangunan bidang peternakan sebagaimana dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 adalah mendukung misi 1 mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Untuk mencapai misi tersebut maka penyelengaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi NTT yang tugas pokoknya yaitu: 1) melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Peternakan, dan 2) melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah di bidang Peternakan.

    Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Peternakan Provinsi NTT wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Tahun 2018-2023) yang berisikan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja,rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi manajemen operasional seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan lainnya  dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan daerah NTT  periode tahun 2018 hingga 2023.

    Dalam perjalananya,dilakukan review terhadap  capaian  kinerja RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan perubahan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 dan adanya penyelarasan RPJMD 2018-2023 terhadap RPJMN 2020-2024, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan merujuk pada Permendagri nomor 90 tahun 2019, dan berbagai kebijakan nasional lainnya sehingga disusunlah Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

  Dalam penyusunannya, Renstra perubahan ini telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang memuat visi misi Gubernur periode 2018-2023. Selain itu juga telah memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta disinergiskan dengan renstra kabupaten/kota di Provinsi Nusa  Tenggara Timur periode waktu yang relevan.

    Dalam implementasinya, Renstra perubahan ini memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah;
    10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;
    16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
    17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
    18. 18. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang
      Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    19. 19. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang
    20. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117);
    21. Peraturan Gubernur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT;
    22. Peraturan Gubernur NTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran XI dan Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi

Maksud dan Tujuan

    Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 adalah :

  1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pemangku kepentingan terkait;
  2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program kegiatan;
  3. Landasan operasional bagi mewujudkan Tujuan dan SasaranDinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 yaitu peningkatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatanpresentase jumlah ternak yang sehat dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

    Selanjutnya, tujuan Penyusunan Rencana Strategis  (Renstra)  Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 adalah :

  1. Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tujuan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan skala prioritas sesuai kondisi wilayah;
  3. Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja organisasi pada akhir periode rencana kinerja.

P E N U T U P

    Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yang berisikan arahan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran  aparatur  pemerintah  di  lingkungan  Dinas  Peternakan  Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pelaksanaan  pembangunan  peternakan  daerah  NTT  periode  tahun 2018 hingga tahun 2023. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra Perubahan ini dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat tahunan, sebagai dasar bagi penganggarannya dalam RKA – PD.

    Keberhasilan pelaksanaan  Renstra  Perubahan  Dinas   Peternakan  Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ini sangat  bergantung  pada  kerja  keras,  kerja cerdas dan kerja tuntas serta konsistensi  dan  komitmen  pimpinan  PD  dan seluruh aparatur pelaksana hingga  tingkat  lapangan.  Selain  itu  bergantung juga pada  fasiliatasi  dan  dukungan  dari  pimpinan  daerah, lembaga legislatif, lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,  lembaga/organisasi  mitra,   asosiasi   kelompok   usaha bidang peternakan maupun  masyarakat  peternak.  Berhubung  banyaknya stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan  Rencana  Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama kemitraan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pencapaian misi / tujuan pembangunan peternakan daerah NTT.

    Perencanaan yang ada harus diikuti oleh pelaksanaan  dan  evaluasi  yang baik pula agar dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan rencana di masa depan. Sebaik apa pun rencana yang telah dibuat, apabila tidak didukung oleh kebersamaan dan partisipasi aktif semua pihak terkait,maka akan sia-sia dan tidak dapat memberi nilai tambah yang  berarti.  Oleh  karena itu, bagi semua stakeholders pembangunan peternakan diharapkan dapat memberi kontribusi sesuai kemampuan, kedudukan dan kewenangan masing-masing, dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).