RENCANA  KERJA (RENJA)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2022

    Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1.192 pulau dengan empat pulau utama yakni Flores, Sumba, Timor dan Alor (sering disingkat “Flobamora”), dari pulau-pulau tersebut, 43 pulau yang dihuni sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak dihuni manusia, serta 432 pulau sudah bernama dan 760 pulau lainnya belum bernama. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan, dengan luas daratan  + 47.931,54 Km2 dan luas perairan laut +151.417 Km2, yang membentang sepanjang 160 Km dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana)  di Laut Timor dan sepanjang 400 km dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste  di Selat Ombai. Secara geografis, wilayah ini terletak di antara 80 – 12Lintang Selatan dan  1180-1250 Bujur Timur. Wilayah di bagian Tenggara Indonesia dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste.

    Pembangunan ekonomi daerah NTT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2020 berpenduduk berjumlah 5.325.566  jiwa (Hasil SP2020). Sektor Pertanian, yang mencakup subsektor Peternakan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di NTT, yakni mencapai 54,73% (meskipun cenderung menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 61,61%), sebagian besar tenaga kerja tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan. Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NTT atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp. 9.176,6 (Miliar Rupiah) atau 9,26% terhadap total PDRB NTT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,16 % (NTT Dalam Angka 2020).

    Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan perode 2018 – 2023 secara akumulasi integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi/ pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan (f) Pendapan Asli Daerah.

    Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini  mencakup  dua peran utama, yakni : 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi per satuan usaha, per satuan luas serta per satuan waktu, belum mencapai tingkat yang optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan.

    Salah satu arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019, yakni peningkatan produksi daging dengan fokus komoditas strategis adalah daging sapi/kerbau, merupakan pengakuan bahwa daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, dimana ketersediaan daging sangat mempengaruhi kualitas kesehatan dan intelejensia masyarakat serta protein hewani sebagai bahan pangan utama tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas yang baik serta berkesinambungan.

    Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah : 1) peningkatan produktivitas ternak sapi lokal; 2) pengembangan pakan ternak; 3) penyediaan bibit sapi/kerbau; 4) kesehatan hewan; 5) kesmavet, pasca panen dan pemasaran; dan (6) regulasi pemerintah.

    Untuk Provinsi NTT, sasaran pembangunan daerah bidang peternakan sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023 adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang inklusif berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal melalui program aksi peningkatan produksi dan produktifitas ternak sapi dan ternak lainnya. Berbasis tujuan sasaran tersebut maka penyelengaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi NTT yang tugas pokoknya yaitu: 1) melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Peternakan, dan 2) melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah di bidang Peternakan.

    Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan evaluasi program renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berjalan.

    Dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara timur Tahun 2018 – 2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

Landasan Hukum

Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;
  13. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
  14. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
  15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0116);
  17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117);
  18. Peraturan Gubernur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT;
  19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah :

  1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
  3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait tentang arah dan rencana pembangunan bidang peternakan Tahun 20
  4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kerangka peningkatan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatan presentase jumlah ternak yang sehat dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

Selanjutnya, tujuan Penyusunan Renja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  Tahun 2022 adalah :

  1. Menyediakan perangkat perencanaan program dan kegiatan bagi pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tujuan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 20
  2. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.
  3. Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja organisasi pada akhir tahun rencana kinerja 20