Peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional yaitu sebagai penyedia protein hewani, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi wilayah. Permintaan akan produk peternakan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Produk peternakan utama yaitu daging, susu dan telur merupakan komoditas pangan hewani yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Dengan demikian sub sektor peternakan perlu dikembangkan karena merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian sebagaimana yang tercantum dalam arah dan kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak dalam rangka memenuhi kebutuhan daging nasional dan dapat mengurangi impor daging sehingga dapat menghemat devisa.

    Pembangunan Peternakan di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian pembangunan daerah dan sektor pertanian, mengacu pada strategi pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Konsekuensinya adalah bahwa kegiatan operasional ada di wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan koordinasi, kerja sama, kemitraan serta pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan tuntutan UU 23 tahun 2014, PP 25 tahun 2000 dan PP 20 tahun 2001. Semua ini perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung tujuan umum pembangunan peternakan daerah Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan misi mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil sesuai RPJMD 2018-2023 adalah menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah, dengan sasaran meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.

    Penyelenggaraan Pemerintahan yang cenderung bersifat desentralistik ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu 2 pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada good governance. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. Salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh.

    Good governance memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan yang dimaksud harus berupa pertanggungjawaban secara anggaran dan yang paling utama pertanggungjawaban dalam bentuk kinerja.

    Pada tahun 2021 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pembangunan peternakan di Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan melalui program prioritas yaitu program peningkatan produksi peternakan. Dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021.

Maksud dan Tujuan

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa  Tenggara Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk: (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021; dan (2) Memenuhi kewajiban Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Profil Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kedudukan dan Wilayah Kerja

a. Kedudukan

Instansi     : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Unit Kerja : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat       : Jl. Veteran Kelurahan Fatululi, Kupang – NTT
Telepon. (0380) 825250; 821558; 831821.
Telp / Fax ( 0380 ) 825249; 833060.

b. Wilayah Kerja

     Wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi 21 Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan, 318 Kelurahan dan 3.026 Desa. Luas wilayah Daratan adalah 47.349,90 km2 , Laut 200.000 Km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 5.325.566 jiwa (BPS Provinsi NTT Dalam Angka 2021).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

     Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2016, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

a. Tugas:
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi: 

  1. Perumusan kebijakan di bidang peternakan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang peternakan; dan;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi
Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk terakhir berdasarkan Peraruran Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur tersebut sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b Sekretariat

  1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan

  1. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
  2. Seksi Penerapan Teknologi Peternakan;
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan

d. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

  1. Seksi Ternak Ruminansia;
  2. Seksi Ternak Non Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak;
  3. Seksi Pakan Ternak.

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan;
  2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan

  1. Seksi Investasi, dan Kelembagaan Usaha Peternakan
  2. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Kemitraan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;