SOSIALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DI POLDA NTT | 27 APRIL 2021

Pemerintah Provinsi NTT sejalan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu, SIKOMANDAN demi meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau dibarengi dengan pengendalian pemotongan ternak betina produktif. Sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 86 b maka pada tanggal 9 Mei 2017, ditandatangani nota kesepahaman

 tentang Pengendalian Pemotongan Ruminansia Betina Produktif antara Dirjen PKH Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam) POLRI Komjen Putut Eko Bayuseno di Kantor Kabaharkam Mabes Polri.
 
Pada Tahun 2021, Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT bersama unsur Kepolisian (Polda NTT dan Polres/ Polresta se Provinsi NTT) dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota. Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif yang dilakukan berupa pengawasan dan pengendalian pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Target kegiatan adalah RPH yang berdasarkan laporan masih terdapat pemotongan betina produktif maupun RPH yang jumlah pemotongan hewannya tinggi, sedangkan inspeksi ke pasar hewan terkait dengan kelengkapan surat-surat pembelian ternak, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR).
 
Sebelum melakukan pengawasan bersama ke Kabupaten/Kota se-NTT, maka Direktorat Bimbingan Masyarakat POLDA NTT bekerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT, maka pada hari Selasa, 27 April 2021, bertempat di , Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Melky Angsar melakukan sosialisasi kepada para Kasat Bimas Polres/ Polresta se-Provinsi NTT agar memiliki pemahaman dan gerak langkah yang sama sebelum melakukan Sidak bersama ke RPH Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende ,Alor, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Diharapkan sinegitas ini bisa menekan angka pemotongan ternak betina produktif di Kabupaten/ Kota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *