INOVASI DOKUMENTASI SKP HARIAN UPT VETERINER. DINAS PETERNAKAN NTT

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sasaran kinerja pegawai memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Kemudian pada Pasal 26, mengatakan bahwa Pelaksanaan rencana kinerja harus di didokumentasikan secara periodik. harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan. Dokumentasi bulanan sampai tahunan hanya dapat tercapai bila ada dokumentasi harian.
Inovasi Dokumentasi SKP Harian Online ini untuk mendukung terlaksananya dokumentasi harian pegawai lingkup UPT Veteriner dalam pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau dengan katalain implementasi secara real yang diharapkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

Website UPT Veteriner https://uptveterinerntt.wordpress.com

Inovasi dokumentasi SKP harian ini juga mempermudah dalam pembuatan laporan harian yang lebih cepat dalam bentuk output laporan harian yang langsung terkirim ke email masing-masing pegawai. Sehingga penilaian prestasi kerja oleh atasan langsung yang dilakukan secara online melalui http://ppk-bkd.nttprov.go.id/web dapat dibuktikan dengan output fisik dari SKP masing-masing pegawai. Selanjutnya menjadi kemudahan bagi atasan langsung untuk menyetujui dan meneruskan ke BKD Provinsi NTT karena bukti fisik melalui inovasi dokumentasi SKP harian online ini sudah terdapat laporan SKP staf dalam unit kerjanya masing-masing.
Berlakunya Inpres no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan egovernment. Dasar ini juga dibangun inovasi berbasis elektronik ini agar dokumentasi harian pegawai dapat digunakan dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja pegawai. Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan besar dalam dunia bisnis dan administrasi. Konsep paperless office menjadi isu penting yang diadopsi oleh berbagai organisasi bisnis maupun sosial saat ini sebagai respon atas terjadinya pemanasan bumi yang terjadi. Setiap pihak yang menggunakan energi bumi berupaya untuk menjadi bagian yang ramah terhadap lingkungan. Perkantoran merupakan bagian yang turut menggunakan hasil produk transformasi dari sumber daya alam yang skala pemakaiannya secara luas turut mempengaruhi pemanasan global seperti pemakaian kertas, listrik, tinta dan sumber daya lain. Salah satu kegiatan dalam dunia perkantoran yang rutin dilakukan adalah penanganan arsip. Arsip dikelola dan ditangani sesuai aturan yang berlaku di perusahaan/kantor. Arsip menjadi hal yang penting manakala diperlukan dan dibutuhkan cara mendapatkan kembali (retrieve) di saat yang tepat. Oleh karena itu maka penanganan arsip yang umumnya menggunakan media kertas memerlukan metode khusus. Inovasi Dokumentasi SKP Harian Online ini salah satu solusi untuk bagaimana pekerjaan menangani arsip dilakukan dengan bantuan teknologi informasi sehingga perubahan proses dalam mengakses arsip akan mempengaruhi wujud arsip itu sendiri jika penanganan dilakukan secara komputerisasi.
2. Tujuan
Inovasi ini berbasis teknologi informatika (IT) dengan Tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kegiatan pegawai dan pengolahan dokumentasi sehingga dapat memberikan data yang lebih sempurna, transparan dan akuntabel. Sistem dokumentasi harian Online ini dibuat untuk kemudahan dan kecepatan pengelolaan data dan manfaat lainnya untuk mendukung Program lingkungan Hidup Pemerinatah yaitu pelestarian lingkungan dalam konsep paperless-office ( mengurangi penggunaan kertas untuk pelayanan public dan administrasi perkantoran).
Adanya laporan harian, membantu atasan langsung untuk melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri sipil yang menjadi stafnya berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, pastisipatif dan transapan berdasarkan dokumen fisik harian yang dilaporkan oleh stafnya. Penilaian ini sangat dibutuhkan untuk dapat menjalan Sistem Manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan Sistem Informasi Kinerja PNS. Dan juga dengan mudah dapat menilai perilaku kerja dari stafnya.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKP bagi pejabat atasan langsung, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja staf/Unit Kerja yang dipimpinnya.
Online adalah suatu aplikasi yang bertujuan untuk membantu pegawai dalam membuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.
Pemantauan Kinerja sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 antara lain:

  1. Pemantauan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan.
  2. Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati Capaian Kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan/atau sistem informasi berbasis elektronik.
  3. Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS, agar tidak terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan.
  4. Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dan/atau Pejabat Penilai Kinerja PNS harus segera mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana direncanakan semula.
  5. Dalam melakukan Pemantauan Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat dibantu oleh Pengelola Kinerja.
  6. Hasil Pemantauan Kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti-bukti objektif dan perubahan lingkungan organisasi dapat memuat rekomendasi perubahan SKP

Baca selanjutnya klik

Website UPT Veteriner https://uptveterinerntt.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *